Aktivitas Kebugaran Lainnya

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

2. Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya adalah usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi sauna, mandi turki, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (reducing dan slendering salon), dan fish spa.

3. Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya dengan kategori tingkat risiko menengah rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

4. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

5. Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.

6. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.

7. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada kepada Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya yang telah memenuhi Standar Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah.

8. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi

9. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana usaha telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.

10. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada data

1. memiliki SLS;

2. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah meliputi sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan kriteria berikut:

   1. sarana:

      1. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;

      2. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;

      3. peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;

      4. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;

      5. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman;

      6. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas.

   2. sumber daya manusia:

      perlindungan asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku;

   3. ketentuan produksi:

      pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat terdokumentasi;

   4. sistem manajemen usaha:

      1. struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;

      2. rencana bisnis masih berlaku dan terdokumentasi; dan

      3. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi;

3. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan LSPr (khusus PMA), mencakup pemenuhan sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam angka 6.1 s.d. 6.4; dan

4. dalam hal pelaku usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya selain PMA secara sukarela melaksanakan standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam angka 6.1 s.d. 6.4.