Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

2. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata dengan kategori tingkat risiko menengah tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

4. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

5. Standar Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata.

6. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.

7. Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata Berisiko Menengah Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata Menengah Tinggi;

8. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi.

9. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana usaha telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.

10. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.

Tidak ada data

1. memiliki persyaratan yang akan diverifikasi oleh Menteri/Kepala Lembaga pengampu sektor transportasi:

   1. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautik, atau pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;

   2. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal;

   3. kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh Gross Tonnage) b. atau memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima) Gross Ttonnage atau tongkang bermesin sebagaimana dimaksud dalam butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan general arrangement (GA);

   4. bagi perusahaan patungan (joint venture) dengan membentuk angkutan laut memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;

   5. kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:
      

      1. grosse akta kapal;

      2. surat ukur kapal yang masih berlaku;

      3. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan

      4. daftar kru.

2. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata Berisiko Menengah Tinggi mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.

5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian.

Dilaksanakan oleh tim verifikator yang memiliki kompetensi memadai di lingkungan unit teknis bidang industri Pariwisata pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata melalui penunjukan dengan Keputusan Menteri.

5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian.

Dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar melalui Sistem OSS.

5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:

1. pelaku Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata membuat akun OSS;

2. pelaku Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata mengajukan permohonan Sertifikat Standar melalui Sistem OSS;

3. pelaku Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata mengisi data kegiatan usaha sesuai KBLI 50113;

4. Sistem OSS menampilkan Dokumen Penilaian Mandiri;

5. pelaku Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata melakukan penilaian mandiri dengan merujuk pada daftar cek Dokumen Penilaian Mandiri;

6. Dokumen Penilaian Mandiri dan kelengkapan persyaratan diunggah ke dalam Sistem OSS;

7. notifikasi permohonan verifikasi kepada tim verifikator diikuti kelengkapan persyaratan;

8. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar oleh tim verifikator:

   1. jika waktu pelaksanaan verifikasi melebihi 14 (empat belas) hari kerja, Sistem OSS otomatis menerbitkan Sertifikat Standar; dan

   2. jika waktu pelaksanaan verifikasi kurang dari atau 14 (empat belas) hari kerja, maka lanjut pada huruf i.

9. persetujuan Sertifikat Standar untuk Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata oleh unit persetujuan; dan

10. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu disetujui, kurang lengkap, atau ditolak:

    1. jika disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan Sertifikat Standar oleh Kementerian yang menangani urusan Pariwisata;

    2. jika kurang lengkap, Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan;

    3. jika ditolak, Sistem OSS menyampaikan penolakan.

1. memiliki SLS untuk usaha yang memiliki fasilitas akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi;

2. memiliki PB UMKU sesuai dengan kebutuhan usahanya berupa SLS; dan

3. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup pemenuhan sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.